Kota Bekasi News

Friday, May 29, 2009

Dua Tahun Sa'duddin, Masih Terkendala Masalah Internal

Rabu, 2009 Mei 27

TIDAK Terasa kepemimpinan Sa’duddin dan Darip Mulyana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi bulan ini memasuki usianya yang kedua tahun, semenjak dilantik pada 15 Mei 2007. Sejauh ini masih banyak masalah yang belum terselesaikan, meskipun harus diakui ada juga hal yang berhasil dilakukan oleh Sa’duddin-Darip Mulyana.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tahun 2007-2008, saat ini termasuk dalam kelompok katagori tertinggi se Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, sebesar 6,26 persen. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) meningkat dari 71,31 pada tahun 2007, menjadi 72,56 tahun 2008. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi se Jawa Barat, sebesar Rp. 73,867. PDRB perkapita juga tertinggi se Jawa Barat, sebesar Rp. 32,835 juta. Meskipun demikian, masih ada sekitar 111.277 keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Jumlah balita yang menderita gizi buruk mencapai 1.300 anak, tidak sebanding dengan anggaran yang hanya Rp. 397 juta (2008). Sebanyak 233 orang menderita dan terinfeksi penyakit kaki gajah, masih menempatkan Kabupaten Bekasi di posisi tertinggi se Jawa Barat bahkan nasional. Penderita Lepra 352 orang dan yang terinfensi HIV/AIDS sebanyak 229 orang. Penyebaran DBD pada awal tahun 2009, empat kecamatan dinyatakan zona merah dan empat orang meninggal dunia. Sebagian masyarakat Kabupaten Bekasi rentan terhadap serangan penyakit karena pola hidup dan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, biaya retrebusi di Puskesmas sudah digratiskan, di bangun 5 puskesmas baru dan renovasi 12 Puskesmas. Pemkab juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada 50.000 warga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 6 milyar. Termasuk juga memberikan santunan kematian sebesar Rp. 2 juta. Meskipun masih banyak keluhan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Daerah.

Di ranah pendidikan, masih terdapat 112 Sekolah Dasar yang rusak atau sekitar, 1.320 ruang kelas. Sampai akhir tahun 2008, sudah dilakukan pembangunan dan renovasi ruang kelas sebanyak 792 untuk SD/SMP negeri dan swasta. Serta 174 ruang SMA/SMK negeri. Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian Sa’duddin, bisa jadi karena dia juga berlatar belakang guru. Sa’duddin mengeluarkan kebijakan untuk memberikan honor kepada 36.000 guru swasta sebesar Rp. 100.000 perbulan setiap orang. Serta honor kepada 51.187 guru sukwan sebesar Rp. 150.000 setiap bulan perorang. Untuk mengurangi anak putus sekolah yang saat ini berjumlah 16.000 anak, Pemkab memberikan tambahan dana BOS bagi 104.009 siswa SMP/MTS negeri dan swasta setiap bulan sebesar Rp. 13.000 persiswa.

Pembangunan infrastruktur juga digeber dengan mengalokasikan anggaran sebesar 30 persen dari APBD tahun 2008 dan naik di tahun 2009 ini. Pembangunan dan peningkatan jalan rigid (beton) sepanjang 242 km dari total 913 km. Serta diberikan bantuan sosial untuk sarana ibadah (masjid & mushola), sarana pemerintahan (kantor RW) dan sarana pendidikan (TK/TPA, Pondok Pesantren, Madrasah) sebesar Rp 45 Milyar tahun 2007, Rp 60 Milyar pada tahun 2008. Jumlah jalan lingkungan yang sudah dibangun dan ditingkatkan sepanjang 888 km. Walaupun masih banyak jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang kondisinya masih rusak berat.

Masalah Internal

Selama dua tahun memimpin Pemda Kabupaten Bekasi, Sa’duddin sepertinya masih terkendala dengan banyaknya masalah internal yang muncul. Pembahasan APBD tahun 2008 molor sampai bulan September dan hanya mampu menyerap 63 persen APBD. Menyebabkan mandeknya kegiatan pembangunan. Hal ini sempat memunculkan reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk desakan kepada DPRD Kabupaten Bekasi untuk menggunakan hak impacment kepada Bupati. Belum lagi, pembayaran pengerjaan jalan lingkungan tahun 2008 sebanyak 280 paket senilai Rp. 60 milyar yang tersendat dan belum dibayarkan kepada para kontraktor sampai saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Munir Abas, dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa kinerja Bupati Bekasi dinilai belum maksimal dan masih banyak yang harus ditingkatkan lagi. Munir menyangkan molornya pembahasan APBD tahun 2008, padahal APBD merupakan ruh pembangunan. Ke depan, kata Munir, pelaksanaan APBD harus cepat dan tepat sasaran. Termasuk tidak menggangu kinerja dengan para rekanan atau kontraktor. ”Kami dari Golkar meminta Bupati lebih fokus menangani masalah-masalah internal yang ada, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan bisa terus ditingkatkan” kata Munir.

Pengamat kebijakan Publik dari Unisma Bekasi, Yayan Rudianto mengatakan, bahwa keberhasilan pemerintahan harus dilihat dari semua sektor. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintahan. Pemerintahan akan berjalan efektif, kata Yayan, jika pelaksana tugas setingkat kepala dinas, memiliki kualitas intelektual. Penempatan pejabat eselon II dan III juga sesuai dengan bidang keahlian, bukan berdasarkan kedekatan pribadi dengan kepala daerah. Pembagian kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yayan menambahkan, ukuran yang paling mudah untuk menilai keberhasilan pemerintahan adalah implementasi APBD. Sebab, APBD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun mulai dari tingkat desa. ”Jika pembahasan APBD molor atau tidak terserap, bisa dikatakan pemerintahan tersebut gagal” kata Yayan yang juga Dekan Fisip Unisma.

Yayan menilai, pemerintahan Sa’duddin belum mengarah pada visi Kabupaten Bekasi untuk mewujudkan Kota Industri berbasis agribisnis. Pasalnya, imbuh Yayan, orientasi pembangunan masih cenderung pada sektor industri dan mengabaikan sektor agribisnis yang merupakan potensi terbesar Kabupaten Bekasi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman terjadi secara besar-besaran. Alih fungsi ini menyebabkan banyaknya saluran irigasi teknis yang tertutup sehingga banyak sawah yang kekurangan pasokan air. Industrialisasi juga menyebabkan dampak pencemaran lingkungan. Kendati demikian, Yayan tetap memberikan apresiasi atas kinerja Sa’duddin selama dua tahun menjabat sebagai Bupati Bekasi. ”Tapi harus diingat, keberhasilan pemerintahan adalah bukan keberhasilan Sa’duddin seorang, tapi ada peran dari para pejabat dibawahnya. Meski, Sa’duddin memiliki peran penting menggerakkan dan memenejerial” tegas Yayan.

Dihubungin secara terpisah, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi, Rahmat Damanhuri mengatakan, memasuki tahun ke dua, kinerja Bupati mengalami peningkatan. Mesti Rahmat mengakui di tahun pertama banyak masalah yang muncul. Rahmat menilai, bahwa Sa’duddin masih belum berani mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan perekonomian kerakyatan. Misalnya, masih banyaknya potensi yang belum digali dan dikelola dengan baik. Hal ini menciptakan kesenjangan pembangunan dan ekonomi. ”Kabupaten Bekasi itu kaya, tapi Pemerintah daerah belum mau memaksimalkan potensi yang ada” ujar pria yang akrab disapa Fijay ini.

Ditemui disebuah kesempatan, Sa’duddin mengakui bahwa masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Namun dirinya berjanji akan bekerja semaksimal mungkin. Sa’duddin juga berharap peran serta semua pihak untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Bekasi. ”Saya akan bekerja sebaik-baiknya untuk terus menjalankan amanah rakyat Bekasi” ujar Sa’d. (bratha)

No comments:

Post a Comment

Pemerintah Kota Bekasi

dobeldobel.com - webrizal.com

My weblink