Kota Bekasi News

Saturday, September 12, 2009

Warga Minta Dukungan DPRD, Satpol PP Tak Terpengaruh

Rencana Penggusuran Bangunan Liar Jatimulya Tetap Berlangsung



Bekasi, Kalimalang - dobeldobel.com
Puluhan warga jatimulya, Tambun Selatan bersama sejumlah LSM dan Ormas Bekasi, Jum'at (11/9) mendatangi DPRD Kabupaten Bekasi. Kedatangan mereka untuk meminta dewan kabupaten mengeluarkan kebijakan politik untuk menangguhkan kebijakan Bupati Bekasi yang akan melakukan penertiban bangunan liar sepanjang Kalimalang hingga perbatasan Karawang pada hari Sabtu (12/9).

LSM dan Ormas yang tergabung dalam Forum KALT (Forum Komunikasi Kalimalang Tambun Selatan) ini menyoal surat edaran Bupati Nomor 300/1869-BPP/POL PP/2009 tanggal 1 September 2009, tentang pelaksanaan pembongkaran bangunan liar sepanjang jalan Kalimalang, yang secara serempak dilaksanakan pada hari Sabtu (12/9) hari ini.

Mereka menilai pembongkaran tidak bijaksana, apalagi dilakukan pada bulan puasa.
"Kalau memang mau melakukan penertiban, kenapa hanya dikhususkan di daerah Tambun, katanya sampai Karawang. Sepertinya ada unsur bisnis dan kepentingan Bupati," tutur Ketua Divisi Investigasi Gerakan Masyarakat bawah Indonesia (GMBI), Yanto Kamto. Menurutnya, rencana penertiban yang bakal dilakukan hari ini harus ditunda sebaiknya.

Rupanya aspirasi Forum KALT langsung ditanggapi DPRD, Anggota Fraksi Nurani Perjuangan, Marjaya Ibrahim dan Anggota Fraksi Golkar, Sabaryanto yang menerima Forum KALT di ruang Komisi A, langsung berkoordinasi dengan pimpinan DPRD. Hasilnya DPRD Kabupaten Bekasi langsung mengeluarkan nota Dinas nomor 170/266.B Setwan/2009, soal penghentian rencana penggusuran yang ditandatangani Ketua DPRD sementara Rohim Mintareja.

"Sebelum penggusuran, akan diselesaikan terlebih dahulu administrasi perizinannya, kami juga akan memanggil BPN serta pihak terkait," papar Marjaya Ibrahim.

Secara terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten bekasi, Bambang Sulaksana, mengaku tidak terpengaruh dengan desakan massa pada DPRD yang meinta penangguhan penggusuran. Bambang mengaku dirinya tetap bakal menjalankan perintah Bupati untk lakukan penggusuran. "Kami hanya pelaksana, jadi rencana penggusuran tetap dilakukan setelah apel pagi jam 08.30 pagi," tegasnya.

Bambang menuturkan bangunan liar dianggap melanggar Perda No. 4 tahun 1988 tentang Ketertiban, kebersihan dan Keindahan (K3), Perda No. 7 tahun 1996 tentang izin mendirikan bangunan dan Perda No. 4 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang.

Melihat sikap Satpol PP tersebut, warga Tambun Selatan sepanjang Kalimalang bersama LSM mengaku bakal berjaga-jaga di lokasi penggusuran di sekitar Jembatan Tiga, Kalimalang untuk mengantisipasi jika penggusuran benar-benar dilakukan Pemkab Bekasi.

"Kami mendengar pihak Polres tetap akan melakukan penggusuran besok (hari Sabtu), Satpol PP yang belum menentukan sikap soal rekomendasi DPRD ini, " kata Yanto kamto.

malam sebelumnya, warga jatimulya, sekitar Jembatan Tiga terlihat terus berjaga-jaga. Kegiatan tersebut dimulai dengan menggelar buka puasa bersama. (zal/cr29)

No comments:

Post a Comment

Pemerintah Kota Bekasi

dobeldobel.com - webrizal.com

My weblink